Bandar Lampung – Komisi II DPRD Provinsi Lampung menyoroti minimnya anggaran bagi mitra kerja pada tahun 2024 yang menghambat pelaksanaan program pro rakyat, khususnya di sektor ketahanan pangan dan penguatan ekonomi lokal.
Ketua Komisi II, Ahmad Basuki, menyebutkan alokasi anggaran untuk OPD mitra seperti Dinas Perindag, Pariwisata, Perkebunan, Kehutanan, dan UMKM sangat kecil. Sebagian besar anggaran hanya digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan, bukan untuk kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat.
“Anggaran 2024 kemarin untuk mitra Komisi II ini relatif paling kecil, dibanding anggaran OPD mitra kerja komisi lain. Sebagian besar hanya untuk membayar gaji, tunjangan, dan operasional. Sementara kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat anggarannya sangat minim,” ujar Ahmad Basuki, Kamis (10/7/2025).
Data realisasi APBD 2024 mencatat pagu anggaran mitra Komisi II sebesar Rp322,9 miliar, dengan realisasi 88,54 persen, termasuk untuk gaji dan tunjangan. Basuki mengungkapkan anggaran Komisi II justru semakin mengecil tiap tahun.
Ia berharap alokasi anggaran lima tahun ke depan dapat sesuai dengan dokumen RPJMD dan mendukung program nasional ketahanan pangan yang menjadi prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Senada, anggota Komisi II Hanifal menyesalkan minimnya anggaran yang hanya cukup untuk membayar pegawai dan rapat sehingga manfaat langsung bagi masyarakat sangat terbatas.
“Kalau anggarannya cuma cukup untuk bayar pegawai dan rapat, kapan rakyat bisa merasakan manfaatnya?” katanya.
Hanifal juga menilai ironis karena kondisi ini terjadi di tengah upaya pemerintah pusat yang gencar mendorong ketahanan pangan, industrialisasi desa, dan penguatan ekonomi lokal seperti dalam Asta Cita Prabowo-Gibran.
“Kalau Lampung ingin jadi lumbung pangan nasional, program ketahanan pangan harus diperkuat. Tapi yang terjadi justru anggaran sektor pangan dan produksi malah dikerdilkan,” ujarnya.
Anggota Komisi II lainnya, Aribun, mendesak Pemprov Lampung untuk segera mengevaluasi kebijakan penganggaran yang terlalu birokratis dan kurang berpihak pada rakyat. Ia menegaskan, tahun anggaran mendatang harus memprioritaskan dana untuk kegiatan nyata seperti bantuan sarana produksi petani, pengembangan UMKM, rehabilitasi hutan rakyat, dan pemberdayaan nelayan.
“Kita berharap anggaran dinas mitra Komisi II lebih dioptimalkan mengacu pada RPJMD demi kesejahteraan rakyat,” pungkas Aribun.
0 Komentar