Bandar Lampung – Komisi III DPRD Provinsi Lampung menegaskan masih menunggu langkah konkret dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terkait penagihan pajak terhadap PT Sugar Group Companies (SGC), khususnya menyangkut tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP).
Ketua Komisi III DPRD Lampung yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar Supriyadi Hamzah menyatakan, pihaknya bersikap hati-hati dalam menyikapi isu pajak PT SGC agar tidak memicu polemik di masyarakat.
“Kalau kita bicara dan itu tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat, tentu akan ada konsekuensinya. Maka saya berbicara bukan hanya sebagai Ketua Komisi, tapi juga sebagai kader dan Ketua Fraksi Golkar,” tegasnya di DPRD Lampung, Rabu (9/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa Komisi III secara rutin menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja, termasuk Bapenda, dalam rangka mengawal realisasi target pendapatan daerah.
Namun, urusan teknis penagihan menjadi domain eksekutif, bukan legislatif.
“RDP kita lakukan paling tidak sebulan sekali. Tapi bukan berarti kami ikut campur dalam urusan teknis. Fokus kami adalah pada pengawasan kebijakan dan realisasi target. Jika ada deviasi, baru kami telusuri penyebabnya,” ujarnya.
Soal kemungkinan pemanggilan Bapenda terkait dugaan tunggakan pajak PT SGC, ia mengatakan hal tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulanan.
“Kalau dalam evaluasi ditemukan hal-hal krusial, kita bisa undang untuk klarifikasi. Tapi tidak serta-merta langsung memberi penilaian negatif. Kita ingin membangun suasana kerja yang kondusif,” katanya.
Terkait pajak alat berat, ia mengakui masih terdapat ketidaksesuaian data di lapangan. Saat ini, Bapenda sedang melakukan pendataan, dan sekitar 100 unit alat berat disebut sudah terdata.
“Ada laporan dari masyarakat soal perusahaan yang menggunakan alat berat namun belum bayar pajak. Ini sedang ditindaklanjuti,” jelasnya.
Komisi III menegaskan tetap mendukung Bapenda bekerja secara maksimal dan transparan.
Ia juga menyebut telah melakukan talkshow bersama Bapenda untuk menjelaskan persoalan pajak secara terbuka kepada publik.
“Kami tidak ingin terburu-buru menyimpulkan sesuatu yang belum jelas. Yang penting informasinya akurat, dan OPD juga terbuka kepada masyarakat,” pungkasnya seperti dilansir one time.
0 Komentar